Paradigma Fungsional Struktural Sebagai Landasan Siatem Politik

Paradigma: Cara pandang yang digunakan untuk menunjuk pada suatu pemikiran dan pola pemecahannya (Kamus Ilmiah Populer)

Fungsi: Hasil yang ingin diraih dari suatu pola tindakan, yang diarahkan untuk kepentingan tertentu (Robert K. Merton)

Struktur: Susunan-susunan dalam sebuah sistem yang memiliki fungsi (Robert K. Merton)

   Misalnya: struktur kepengurusan dalam sebuah partai politik

 Fungsional Struktural: Hasil yang ingin diraih dari sebuah struktur, yang bertujuan untuk mewujudkan kepentingan tertentu

Paradigma Fungsional Struktural: Cara pandang mengenai sebuah fungsi struktur. Asumsi dasarnya adalah bagaimana menciptakan sebuah kondisi agar bisa berjalan secara dinamis dan harmonis

 Sistem: Keseluruhan dari bagian-bagian yang saling tergantung (Margaret M. Poloma)

   Misalnya: dalam sebuah pemerintahan, dimana di dalamnya terdapat pemimpin dan rakyat. Jika salah satunya tidak berfungsi sebagaimana mestinya, maka dipastikan roda pemerintahan tidak akan berjalan secara maksimal 

Politik: Suatu cara yang dipakai untuk mewujudkan tujuan. Dalam hal ini seringkali tujuan yang ingin diraih dalam dunia politik adalah kekuasaan.

Sistem Politik: Struktur atau bagian yang saling berhubungan secara timbal balik untuk mewujudkan tujuan politik. Misalnya: hubungan antara pemimpin dan rakyat dalam sebuah negara

Fungsional Struktural dalam kerangka sistem politik dilandasi oleh:

•Norma Politik:

  Aturan-aturan yang berlaku dalam sebuah sistem politik.

  1. Norma Politik Sakral: norma-norma yang dianggap suci. Misalnya: pemerintahan kekaisaran di cina

  2. Norma Politik Sekuler: norma-norma yang dibangun dari kaidah-kaidah penghayatan mengenai “benar dan salah” 

•Struktur Politik (struktur Kekuasaan):

  1. Struktur Politik yang bersifat Sentralisasi: struktur pemerintahan yang  sepenuhnya ditangani oleh pusat

  2. Struktur Politik yang bersifat Desentralisasi: struktur pemerintahan yang memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menjalankan roda pemerintahan 

Tipologi Pemerintahan:

•Pemerintahan Demokratis:

  Pemerintahan yang berperan sebagai penengah. Fungsinya untuk mengurangi ketegangan-ketegangan yang dimungkinkan terjadi di masyarakat.

  Misalnya: kebijakan pemerintah dalam menentukan hari raya idul fitri

•Pemerintahan Totaliter:

  Pemerintahan yang melibatkan berbagai elemen masyarakat dalam memecahkan berbagai persoalan.