Selasa, 17 Januari 2012

Pengertian Ilmu Politik


Secara  harfiah ilmu politik berasal dari kata “ ilmu “ dan “politik”. Ilmu adalah pengetahuan yang tersusun secara sistematis, berdasarkan fakta, dapat dibuktikan kebenarannya  yang bersifat universal. Sedangkan politik berasal dari kata polis yang berarti negara dan taia berarti urusan[1]). Jadi politik berarti urusan negara sehingga apabila kita berbicara politik berarti berbicara urusan negara.
Definisi ilmu politik hingga saat ini belum bisa disatukan dalam satu definisi . Hal ini lebih disebabkan oleh adanya cara pandang para ahli politik tersebut yang berbeda-beda. Perbedaan ini menurut Meriam Budiardjo dapat dibedakan menjadi beberapa konsep yang meliputi:
a.       Negara
Negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan yang di taati oleh rakyatnya
Menurut Roger F. Soltau, dalam Introduction to polotics : “ Ilmu politik adalah mempelajari negara, tujuan-tujuan negara dan lembaga-lembaga yang akan melaksanakan tujuan itu; hubungan antara negara dengan negaranya serta dengan negara lain”.
J.Barrent, Ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari kehidupan negara yang merupakan bagian dari kehidupan masyarakat ; “ Ilmu politik itu mempelajari negara-negara it melakukan tugas-tugasnya”[2]).
b.      Kekuasaan (power)
Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau koleompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan dari si pelaku.
Harold D.Lasswell dan A.Kaplan dalam power dan society :”Ilmu politik adalah mempelajari pembentukan dan pembagian kekuasaan”.
Deliar Noer, Menyatakan “ Ilmu politik adalah memusatkan perhatian pada masalah kekuasaan dalam kehidupan bersama atau masyarakat.[3])
c.       Pengambilan Keputusan (Decision Making)
Keputusan (Decision) adalah membuat pilihan di antara beberapa alternatif.Aspek keputusan banyak menyangkut soal pembagian yang yang oleh Harold D.Laswell di rumuskan sebagai : “ who gets what, when , how”.
Joyce Mitchel dalam bukunya political analysis dan public policy: “ Politik dalah penagambilan keputusan koplektif atau pembuatan kebijaksaan umum untuk masyarakat seluuruhnya”.Lain lagi dengan Karl W.Deutsch yang menyatakan bahwa politik adalah pengambilan keputusan melalui sarana umum[4]).
d.      Kebijaksanaan (Policy)
Menurut Hogerweft, kebijaksaan umum adalah membangun masyarakat secara terarah melalui kekuasaan. David Eston  menyatakan bahwa Ilmu politik studi mengenai terbentuknya kebijaksaan umum[5]).
e.       Pembagian (Disatribution)
Pembagian (Distribution) adalah pembagian atau penjatahan dari nilai-nilai (values) dalam masyarakat.Harold D.Laswell dalam bukunya who gets what, whwn and how :” politik adalah mendapat apa, kapan dan bagaimana”[6]).
Dari beragam definisi diatas , terlihat bahwa salah satu segi yang dipelajari dari kehidupan masyarakat oleh ilmu politik adalah kekuasaan.Fokus perhatian ilmu politik masalah kekuasaan adalah:
1.      Upaya memeperoleh kekuasaan
2.      Mempertahankan kekuasaan
3.      Bagaimana emnghambat kekuasaan
4.      Penggunaan kekuasaan
Selain itu juga ilmu politik mempelajari aspek-aspek yang meliputi :
a)      Negara dan kehidupan negara
b)      Kekuasaan (forces) kekuatan -kekuatan politik
c)      Kelakuakuan/tingkah-laku/prilaku politik.
Kemudian kekuasaan, banyak dimaknai oleh paa ahli politik sebagai berikut:
a.    Authority/Kewenangan
b.    Control/kendali
c.    Capacity/kapasitas
d.   Relatinship/ hubungan-koneksi
            Secara umum ilmu politik adalah :
Ilmu yang mengkaji tentang hubungan kekuasaan, baik sesama warga negara, antar warga negara dan negara maupun hubungan sesama negara.
Bidang kajian ilmu politik meliputi :
No
Kajian Ilmu politik
Keterangan
1
Teori ilmu politik
Meliputi teori politik dan ide-ide politik
2
Lembaga-lembaga politik
Meliputi UUD, pemerintah nasional, pemda dan lokal, fungsi ekonomi dan sosial pemerintah dan perbandingan lembaga-lembaga politik
3
Partai politik
Meliputi organisasi kemasyarakatan, pendapat umum,partisipasi warga negara dalam pemerintahan dan administrasi
4
Hubungan internasional
Meliputi politik internasional, organisasi-organsasi internasional, administrasi internasional dan hukum internasional


Kata politik dapat merujuk pada :
1.      Segi kehidupan manusia untuk kekuasaan (power ralation)
Misalnya : 
a)      Kebebasan politik
b)      Kejahatan politik
c)      Kegiatan politik
d)     Hal-hal berkaitan dengan politik
2.      Tujuan yang hendak di capai
a)      Politik keuangan
b)      Luar negeri
c)      Dalam negeri
d)     Ekonomi dsb
Sehingga apa yang dimaksud dengan politik tidak sama dengan ilmu politik dan ahli politik belum tentu seorang politikus atau tokoh politik.
Dalam perkembangannya definisi ilmu politik terdapat perkembangan pemikiran dengan batas-batas  :
1.      Penekanan pada negara
2.      Penekanan pada kekuasaan
3.      Penekanan pada pemerintah
4.      Penenkanan pada fakta-fakta politik 
5.      Penekanan pada kegiatan politik
6.      Penenkanan pada organisasi masyarakat
Sejak awal hingga akhir perkembangannya sekurang ada lima pandangan tentang politik :
1.      Politik sebagai usaha-usaha yang di tempuh warga negara untuk membicarakan atau mewujudkan kebaikan bersama
2.      Politik sebagai sgala hal yang berkaian dengan penyelenggaraan negara dan pemerintahan
3.      Politik sebagai segala kegiatan yang diarahkan untuk mencari dan mempertahankan kekuaaan dalam masyarakat
4.      Politik sebagai kegiatan dengan perumusan dan pelaksaan kebijakan umum
5.      Politik sebagai konflik dalam rangka mencari atau mempertahankan sumber-sumber yang dianggap penting
Konsep politik yang lebih komprehensif yaitu interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka proses pembuatan dan pelaksaan keputusan yang mengikat untuk kebaikan bersana masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu. Hubungan  antara pemerintah dan masyarakat akan bersifat interaksi. Dalam berinteraksi di negara dengan sistem demokrasi pengaruh masyarakat terhadap pemerintah adalah lebih besar.
Walaupun terdapat beragam definisi tentang ilmu politik yang dikemukakan oleh para ahli ilmu politik, namun substansi bahasan politik adalah dalam ruang lingkup negara. Dengan kata lain, membicarakan politik pada dasarnya membicarakan tentang negara, karena teori politik sebenarnya diorientasikan untuk mengkaji secara mendalam negara sebagai sebuah lembaga politik yang memiliki pengaruh sangat besar bagi kelangsungan hidup masyarakat.
Tak sekedar itu, politik juga mengkaji tentang ide-ide, asas-asas, sejarah terbentuknya negara, hakikat negara, serta bentuk dan tujuan negara, disamping meneropong pula tentang pressure group (kelompok oposisi), interest group (kelompok pendukung pemerintah), elit politik, pendapat umum (public opinion), peranan partai politik, pemilihan umum dan yang terkait di dalamnya.           
B.     Korelasi antara politik dengan kebijakan ekonomi
Kebijakan ekonomi pada dasarnya merupakan keputusan politik karena mempengaruhi distribusi kekayaan dan pendapatan dalam masyarakat. Oleh karena itu untuk memahami kebijakan ekonomi perlu pula pemahaman akan distribusi kekuasaan diantara berbagai kekuatan di masyarakat. Kebijakan ekonomi merupakan masalah politik karena ia mencerminkan keputusan yang dibuat oleh para pejabat pemerintah dalam konteks kelembagaan. Keputusan ini di buat sesuai dengan kehendak umum, kepentingan elit yang memerintah dan pedoman serta batasan yang dikenakan oleh struktur kelembagaan[7]).
Yang menjadi pertanyaan siapakah yang membuat keputusan politik yang menyangkut kebijakan ekonomi atau siapa yang memerintah tersebut ? Jawaban atas pertanyaan ini tentu  berbeda-beda sesuai dengan sistem politik dari setiap masyarakat pada suatu negara. Namun dari berbagai sistem politik dapat disimpulkan sejumlah kemungkinan pihak yang memerintah seperti otokrat tradisional, partai politik yang bersaing, partai tunggal yang totaliter , golongan militer dengan tuan tanah  dan pengusaha asing  atau koalisi antara militer, birokrat dan tenokrat dengan pengusaha asing. Siapa yang akan di untungkan dari kebijakan ekonomi tersebut sedikit-sedikit di tentukan oleh siapa atau koalisi yang membuat dan melaksanakan kebijakan tersebut.
Golongan yang memerintah itu yang menentukan kebijaksaan ekonomi dan yang akan mengambil keputusan dari berbagai alternatif dalam memecahkan dilema ekonomi. Dilema ekonomi yang dimaksud berupa keterbatasan sumber-sumber di bandingkan dengan tuntutan dan harapan penduduk yang semakin meningkat jumlah, jenis dan kualitas. Berbagai kemungkinan itu berupa strategi dan mekanisme yang bagaimanakah yang akan ditempuh untuk menampung dan menanggapi tuntutan penduduk, langkah-langkah apakah yang selayaknya dilakukan pemerintah untuk menghasilkan sumber-sumber tambahan, haruskah pemerintah mempunyai tanggung jawab yang lebih besar dari pada swasta dalam pengelolaan kegiatan ekonomi atau sebaliknya.
Selain itu apakah pembangunan ekonomi lebih menitik-beratkan pada pertumbuhan ekonomi atau distribusinya? Apakah pembangunan ekonomi lebih menitikberatkan pada pertanian dan pedesaan atau pada industri dan perkotaan? Kebijakan moneter macam apakah yang akan di tetapkan: pajak dan segala tarif impor dan ekspor di naikka dan di turunkan, apakah bunga tabungan di naikkan atau bunga pinjaman yang di turunkan? Apakah subsidi di berikan untuk memproduksi komoditi tertentu sehingga harga tidak terlalu tinggi di serahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar? Kebijakan distribusi apa yang akan ditetapkan; di berikan perlakuan khusus (dalam berbagai kemudahan kredit, misalnya) kepada pengusaha kecil atau perlakuannya sama dengan pengusaha yang sudah kuat, dan apakah kepada pengusaha komoditi tertentu diberi hak monopoli atau tidak ?
Pertanyaan yang bersifat pilihan ekonomi ini masih dapat di perpanjang lagi, tetapi daftar ini sekiranya cukup untuk menggambarkan kompleksitas kebijakan ekonomi yang harus di tangani oleh golongan memerintah dan betapa kebijakan tersebut sangat menyentuh sendi-sendi kehidupan secara individual maupun secara kolektif dalam masyarakat. Dalam memecahkan dilema itulah terjadi perbedaan kebijakan ekonomi yang ditempuh oleh setiap golongan yang memerintah. Oleh karena itu siapa pun yang memerintah sangatlah menentukan pilihan kebijakan ekonomi, sedangkan penentuan siapa yang memerintah merupakan produk proses politik.
Jika kita berfikir secara mendalam keterkaitan antara politik dan kebijakan ekonomi sangat erat sekali, jika kita berbicara mengenai problem negara khususnya ekonomi, kebijakan yang akan di tempuh untuk menyelasaikannya, jelas memperlihatkan siapa dan apa kebijakan tersebut. Dari sinilah kita dapat mengawal dan mengkritisi apakah kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dalam realisasinya.

C.    Masalah-masalah yang dihadapi pemerintah di bidang ekonomi
Kenyataannya pemerintah dihadapkan dengan banyak masalah khususnya di bidang ekonomi yakni :
1.      Masalah kemiskinan
Indonesia nyatanya belum merdeka dari kemiskinana walaupun sudah merdeka hampir lebih dari setengah abad. Masih banyaknya pengemis di jalan, lingkungan kumuh di pinggir-pinggir kota dan lain sebagainya semakin memperkuat bahwa Indonesia masih berada di jurang kemiskinan
Konsep tentang kemiskinan sangat beragam, mulai dari sekedar ketakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar dan memperbaiki keadaan, kurangnya kesempatan berusaha, hingga pengertian yang lebih luas yang memasukkan aspek sosial dan moral. Misalnya, ada pendapat yang mengatakan bahwa kemiskinan terkait dengan sikap, budaya hidup, dan lingkungan dalam   suatu masyarakat atau yang mengatakan bahwa kemiskinan merupakan ketakberdayaan sekelompok masyarakat terhadap sistem yang diterapkan oleh suatu pemerintahan sehingga mereka berada pada posisi yang sangat lemah dan tereksploitasi (kemiskinan struktural).
 BAPPENAS (2004) mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar masyarakat desa antara lain, terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakukan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik, baik bagi perempuan maupun laki-laki. Untuk mewujudkan hak-hak dasar masyarakat miskin ini, BAPPENAS menggunakan beberapa pendekatan utama antara lain; pendekatan kebutuhan dasar (basic needs approach), pendekatan pendapatan (income approach), pendekatan kemampuan dasar (human capability approach) dan pendekatan objective and subjective.

2.      Masalah Keterbelangkangan
Masalah yang dihadapi adalah rendahnya tingkat pendapatan dan pemerataannya, rendahnya pelayanan kesehatan, kurang terpeliharanya fasilitas umum, rendahnya tingkat disiplin masyarakat, rendahnya tingkat keterampilan, rendahnya tingkat pendidikan formal, kurangnya modal, produktivitas kerja, lemahnya manajemen usaha.

3.      Masalah pengangguran dan kesempatan kerja
Pengangguran merupakan permasalahan yang terjadi hampir di tiap Negara. Pengangguran di Indonesia sudah merupakan masalah ekonomi yang harus menjadi perhatian dan segera diatasi. Karena pengangguran merupakan salah satu indikator kunci kesehatan perekonomian. Banyaknya keinginan untuk menjadi TKI di manca negara, meskipun dari berbagai pemberitaan di media massa kita tahu bahwa tidak sedikit anggota TKI yang bekerja di luar negeri mengalami ancaman penganiayaan, penderitaan, dan lain sebagainya. Ini merupakan bukti bahwa lapangan kerja yang tersedia di dalam negeri tidak mampu menampung orang yang sudah masuk angkatan kerja. Meskipun banyak juga yang berdalih, keinginan mereka bekerja di luar negeri karena adanya perbedaan tingkat upah yang signifikan.
Tahun 2006, Sakernas mencakup 33 provinsi, dengan jumlah sampel 68.800 rumah tangga. Hasil survei disajikan BPS dalambuku Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia  Kondisi penyediaan lapangan kerja per Februari 2006, jumlah angkatan kerja di Indonesia 106,28 juta, dari 159,26 juta penduduk usia kerja (> 15 tahun). Jadi tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) 66,7%, terendah dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu 67-68% selama tahun 2002-2004 dan 68% per Februari 2005. Jumlah angkatan kerja pun hanya naik 479.000 orang selama Februari 2005- Februari 2006. ini lebih rendah dari kenaikan 1,97 juta selama Agustus 2002- Agustus 2003, dan 1,22 juta pada periode setahun berikutnya. Rendahnya pertumbuhan angkatan kerja dan TPAK menunjukkan kian banyaknya penduduk usia kerja yang masih sekolah, mengurus rumah tangga, atau kegiatan lain. Di dalamnya termasuk korban pemutusan hubungan kerja,lulusan baru, dan orang yang menyerah mencari kerja, yang karena sulitnya mencari kerja, yang sulitnya mendapat kerja, sekolah kembali, mengurus rumah tangga, atau kegiatan lain yang tidak jelas.
Masalah pengangguran timbul karena terjadinya ketimpangan antara jumlah angkatan kerja dan kesempatan kerja yang tersedia. Masalah klasik ini tak kunjung selesai, marilah kita lihat di masyarakat betapa banyak sarjana yang mengganggur mengharap pekerjaan, lebih parah lagi tidak berpendidikan akan semakin sulit untuk mencari pekerjaan.  
4.      Masalah kekurangan modal
Kekurangan modal adalah suatu cirri penting setiap Negara yang memulai proses pembangunan. Kekurangan modal disebabkan tingkat pendapatan masyarakat yang rendah yang menyebabkan tabungan dan tingkat pembentukan modal sedikit.
5.      Inflasi
Inflasi didefinisikan sebagai kenaikan harga secara keseluruhan yang berlangsung terus-menerus. Sebenarnya inflasi tidak terlalu buruk, asalkan masih berada pada tingkat yang aman. Inflasi menjadi bermasalah dan harus segera diatasi bila laju inflasinya tinggi. Karena, inflasi yang tinggi menyebabkan daya beli masyarakat terdapat barang dan jasa menjadi turun. beberapa pengamat menilai dan   erumuskan berbagai faktor penyebab inflasi diantaranya adalah devaluasi, kenaikan gaji pegawai negeri, kenaikan BBM, dan kenaikan harga listrik.  Kenaikan gaji adalah harapan bagi setiap pegawai.
Dengan kenaikan gaji diharapkan kesejahteraan pegawai meningkat lebih baik. Namun efek kenaikan gaji tidak semanis yang diharapkan banyak orang, karena yang akan dilakukan oleh mereka adalah meningkatkan konsumsi. Peningkatan konsumsi terhadap barang dan jasa berarti mendorong inflasi dari sisi permintaan, dan yang sudah sering terjadi, bahwa kenaikan pendapatan tersebut diiringi oleh kenaikan harga yang terkadang secara persentase lebih besar dari kenaikan pendapatan. Akibatnya kebijakan menaikkan gaji pegawai hanya menaikkan pendapatan secara nominal namun secara riil sebenarnya menjadi lebih miskin.

D.    Fungsi dan kebijakan pemerintah dalam peningkatkan pertumbuhan ekonomi
a)      Peran dan Fungsi Pemerintah di Bidang Ekonomi
Dalam beberapa literatur tentang ekonomi pemerintah memiliki peran dan fungsi khususnya di bidang ekonomi yaitu[8]) :
1.      Fungsi stabilisasi, yaitu fungsi pemerintah dalam menciptakan kestabilan ekonomi, sosial politik, hukum, pertahanan dan keamanan.
2.      Fungsi alokasi, yaitu fungsi pemerintah sebagai penyedia barang dan jasa publik, seperti pembangunan jalan raya, gedung sekolah, penyediaan fasilitas penerangan, dan telepon.
3.      Fungsi distribusi, yaitu fungsi pemerintah dalam pemerataan atau distribusi pendapatan masyarakat.
b)     Kebijakan pemerintah dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi
Permasalahan perekonomian negara sangat beragam diantaranya laju inflasi, pengangguran pertumbuhan ekonomi, dan lain-lain. Untuk mengatasi masalah tersebut pemerintah menyiapkan kebijakan-kebijakan sebagai solusi, antara lain:
1.      Kebijakan Fiskal
Kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang mengatur tentang penerimaan dan pengeluaran negara. Sumber-sumber penerimaan negara antara lain dari pajak, penerimaan bukan pajak serta bantuan/pinjaman dari luar negeri. Selain itu, pengeluaran dibagi menjadi dua kelompok besar yakni pengeluaran yang bersifat rutin seperti membayar gaji pegawai, belanja barang serta pengeluaran yang bersifat pembangunan. Dengan demikian, kebijakan fiskal merupakan kebijakan pengelolaan keuangan negara dan terbatas pada sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran negara yang tercantum dalam APBN.

2.      Kebijakan Moneter
Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Bab 1 Pasal 10 yang dimaksud dengan Kebijakan Moneter adalah kebijakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang dilakukan antara lain melalui pengendalian jumlah uang beredar dan atau suku bunga. Beberapa kebijakan fiskal dan moneter yang diambil pemerintah pada saat krisis untuk merespons turunnya nilai rupiah adalah sebagai berikut[9]) :
a)      Kontraksi rupiah secara besar-besaran melalui kebijakan fiskal (APBN) dengan cara menekan pengeluaran dan menunda pembayaran-pembayaran yang tidak mendesak
b)      Bank Indonesia meningkatkan suku bunga, sehingga suku bunga SBI (Sertifikat Bank Indonesia) mencapai 70% dengan maksud membatasi ekspansi kredit perbankan yang dikonversikan ke dalam SBI pada Bank Indonesia
c)      Bank Indonesia melakukan intervensi pasar dengan menjual dollar pada saat diperlukan jika rupiah menunjukkan tanda-tanda yang benar-benar mengkhawatirkan.
d)     Pembatalan dan penundaan berbagai mega proyek pemerintah guna memperketat pengeluaran melalui APBN serta menguarangi laju impor barang agar cadangan devisa tidak semakin terkuras. Demikian pula pihak swasta dihimbau untuk menunda berbagai proyek yang bernilai besar agar impor dapat dikurangi guna menolong cadangan devisa nasional.
3.      Kebijakan Ekonomi Internasional.
Dalam hal ini pemerintah dan BI dapat mengintervensi kegiatan perdagangan internasional. Kebijakan kebijakan tersebut biasanya juga bisa digunakan untuk mempertahankan keseimbangan pasar valuta asing. Hal ini tercermin dari kebijakan pemerintah untuk mengatur nilai tukar mata uang asing  terhadap nilai mata uang di dalam negeri. Hal ini cuma sebagai bentuk intervensi pemerintah, namun mekanisme tetap mengikuti mekanisme pasar.

4.      Kebijakan pendapatan oleh pemerintah untuk mempengaruhi tingkat pendapatan masyarakat.
Misalnya melalui ketentuan upah minimum dan harga produk tertentu untuk menaikkan pendapatan ataupun untuk menekan laju inflasi.

5.      Langkah-langkah yang dilakukan pemerintah yang berkaitan dengan ketenagakerjaan yaitu:
1)      Untuk mengatasi masalah-masalah lapangan pekerjaan pemerintah mengeluarkan kebijakan di bidang ketenagakerjaan
2)      Menciptakan lapangan kerja selaras dengan kebijakan ekonomi makro yang berlandaskan pada upaya pengurangan penngangguran di berbagai sektor dan wilayah
3)      Meningkatkan kompetensi dan kemandirian tenaga kerja. Antara lain dengan penyediaan pendidikan dan pelatihan.
4)       Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dengan penetapan system pengupahan dan penjaminan kesejahteraan pekerja.
5)      Meningkatkan perlindungan bagi pekerja secara langsung

6.      Pendapatan Nasional
Bagaimana kiat atau usaha yang sesuai untuk meningkatkan pendapatan nasional, untuk itu ada beberapa cara yang dianggap cocok antara lain sebagai berikut :
1.      Kita tingkatkan pembangunan nasional di segala bidang, khususnya sector ekonomi tanpa harus meninggalkan aspek-aspek kepribadian bangsa.
2.      Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan mutu pendidikan nasional dan pemberian pelatihan-pelatihan.
3.      Memberikan kesempatan kepada perusahaan-perusahaan swasta untuk bisa mengembangkan usahanya bagi terciptanya kemajuan ekonomi
4.      Mendorong dan meningkatkan perkembangan industri kecil dan rumah tangga sebagai penopang sekaligus mitra bagi pergerakan industri menengah dan industri besar.
5.      Membuka dan meningkatkan kesempatan untuk berinvesatasi bagi para pemilik modal baik lewat PMDN maupun lewat PMA.






[1] Abdurrachman, sistem politik indonesia ( Bandung : PPBA,2008), hal.6
[2] Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik  (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008),hal.9
[3] Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik  (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008),hal.10
[4] Ibid,hal.11
[5] Ibid,hal.12
[6] Ibid,hal.13
[7] Ramlan surbakti, Memahami ilmu politik, (Jakarta: Grasindo, 1992) hal.217
[8] http://majidbsz.wordpress.com/2008/05/25/kebijakan-pemerintah-dalam-bidang-ekonomi/
[9](Mar’ie M. 2004, hal. 111).

Tidak ada komentar:

Posting Komentar